kebebasan berpendapat. Jadi demokrasipun memiliki pilar yang mana bependapat itu bebas. kebebasan berpendapat

Kebebasan berpendapat tentunya harus dijamin dan tetap bisa terjaga tanpa adanya intervensi dan pengaruh dari pihak manapun, demi terjaminnya sebuah sistem demokrasi. Kebebasan sebagai hak, di sisi lain juga membebani kewajiban bagi seorang subyek hukum. Salsabila Isma Mufidah. BRI Liga 1: Pelatih Persita Merasa Tekanan Berlebih Ada di Pundak Persib; BRI Liga 1: Kartu Merah. Sesuai amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya kebebasan berpendapat dan berekspresi, adalah. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia:. Fhikri Fhutera Yudan. Kemudian sebanyak 21,9 responden menyatakan bahwa warga sangat setuju makin takut menyatakan pendapat. Aktivis melakukan protes terhadap pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada masa pemerintahan Soekarno dan masa pemerintahan Soeharto kebebasan berpendapat sangatlah dibatasi. Yuk, lebih bijaksana dalam menggunakan kebebasan supaya kamu dan orang-orang tersayang bisa terhindar dari masalah. Itu paling mendominasi, yaitu sebesar 52 persen,” terang Koordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Endang Sri Melani dalam Konferensi Pers Situasi Kebebasan dan. 11 tahun 2008, dan UU No. Menegakkan konstitusi Negara bab kebebasan berpendapat. Studi ini menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di Drone Emprit Academic. 6 Desember 2016 21:41 Diperbarui: 6 Desember 2016 21:55 1125. Mengutarakan pendapat juga diatur oleh undang. Berbicara mengenai kebebasan berpendapat, isu yang paling pokok di sini adalah aturan dalam berkomunikasi, tata cara berkomunikasi, budaya berkomunikasi, yang semuanya bermuara pada satu hal utama yakni komunikasi. Untuk itu, PB HMI senantiasa mendukung kritik dan kebebasan berpendapat sepanjang sesuai dengan koridor hukum dan etika kebangsaan," ujar Ketua. Tentang Kebebasan Berpendapat. Di Indonesia, kebebasan berpendapat diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan. Kendati demikian, kebebasan berpendapat dalam Islam ini punya toleransi. 181, TLN NO. Jadi, jangan sampai kebebasan kalian malah membelenggu kebebasan berpendapat orang lain atau malah ditunggangi oleh hoax. ist. Kebebasan memiliki banyak arti, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan menentukan tindakan dan keputusan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan bentuk kebebasan lainnya. Kebebasan berpendapat merupakan hak bagi semua umat manusia ketika lahir di dunia ini. Kebebasan mengemukakan pendapat adalah salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia dan dijamin. Teknologi di era digital masa kini berkembang dengan sangat pesat akibat dari pandemi Covid-19. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan ekspresinya melalui kritik dan saran sebagai bentuk pengawasan. Kata Kunci: etika, globalisasi, kebebasan berpendapat, media sosial, remaja Abstract In this digital era, social media can no longer be separated from our daily life. Rekam jejak negara dalam menjamin kebebasan berpendapat masyarakat setelah era reformasi. Hak atas kebebasan ekspresi dan berpendapat di Amerika Serikat diatur dalam dokumen Virginia Bill Of Rights (12 Juni 1776), Declaration Of Independence (4 Juli 1776) dan undang-undang dasar. Bahkan di Indonesia hingga 1998, laku mengkritik dianggap kemewahan, kamu bisa dipenjara, bahkan kehilangan nyawa. 11. Berdasarkan catatan akhir tahun, YLBHI menerima setidaknya 104 kasus pelanggaran hak sipil. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang. Itulah lima hal yang harus kamu ingat dalam menyikapi kebebasan berpendapat. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046, Mailbox : bpshq@bps. Politik. 1. Salah satu hak asasi terpenting tercantum dalam Pasal 28e (3) UUD 1945 berkenaan dengan kebebasan berpendapat dan berasosiasi (berserikat-berkumpul). Memberikan sertifikat penghargaan kepada. Negara wajib untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut. Editor Issha Harruma. Sejak pilpres 2014 lalu, istilah ‘hater’ pun dikenal luas, yang menandai orang-orang dengan kecenderungan. Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi . ” Kebebasan berpendapat di Indonesia sudah merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Kebebasan berpendapat juga dijamin melalui beberapa dasar hukum lainnya seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. “Perbudakan adalah ketidakmampuan untuk menyatakan pendapat. Ia mengatakan, pelaku pelanggaran kebebasan berekspresi. Argi Hendrawan. Beranjak dari hal ini warga negara, di negara hukum Indonesia, seharusnya bebas mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk melalui pers (media cetak atau elektronik), dan dengan berunjuk. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang etika dalam penyampaian pendapat yang diatur dalam. Sejauh ini, implementasi UU ITE dianggap menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak berekspresi sejak. Permasalahan Mencermati apa yang sudah diuraikan dalam latar belakang, selanjutnya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebagai permasalahan dalam topik ini, antara lain: 1. Pemerintah telah mengatur batasan dalam berpendapat di mediaKeempat catatan tersebut yaitu: Pertama, terkait kebebasan pers, reformasi 1998 tidak membawa angin perubahan dan perlindungan terhadap kerja-kerja pers di Indonesia. dan sebagainya secara bebas. dalam kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang ITE melalui kajian pustaka meliputi teori-teori, pengertian dan konsep hukumnya. Belakangan ini masyarakat merasakan adanya pembatasan berekspresi baik melalui media sosial ataupun secara langsung, hal itu disebabkan karena adanya. Hal ini. Tentu kebebasan berpendapat memiliki batasan, seperti yang tertuang dalam Article 19 ayat (3) dan Article 20 baik ayat (1) maupun ayat (2). Pengertian Media. I. 2 Peiroll Gerard Notanubun 2014 Tinjauan Yuridis. bahwa kebebasan berpendapat di media sosial dapat mengubah norma dan prinsip Indonesia dan negara ini harus siap menghadapi perubahan akibat globalisasi. Sudut pandang yang digunakan dalam mengelaborasi hal ini menekankan pada aspek manusia sebagai aktor yang ada dalam ekosistem media digital. JAKARTA - Kemerdekaan berekspresi merupakan hak fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum. Dian juga menjelaskan perihal teguran-teguran dari pemerintah daerah yang didapatkan oleh insan pers di Lampung. PSE Dituding Bungkam Kebebasan Berpendapat, Ini Jawab Kominfo. 3 Pada masa itu pula ada unit militer bentukan Orde Baru yang dipimpin oleh Soedomo bernama Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB), ini adalah organisasi superpower milik pemerintah yang. “ Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam. Implementasi pasal ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia menghadapi. Winata, M. “Untuk konteks ruang, dari 44 kasus, setidaknya peristiwa pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi itu terjadi pada ruang digital. ANTARA. 19. Hoax jika dipandang sebagai bagian dari cara baru masyarakat infromasi dalam menyampaikan pendapat, pikiran, atau keyakinan, dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” katanya. Dari 44 kasus tersebut, kata dia, lebih dari 50 persen pelanggaran terjadi di ruang digital atau online. menghormati kebebasan berpendapat pekerja lainnya. Tantangan Kebebasan Berpendapat di Era Digital: Hoaks dan Ujaran Kebencian. Dalam kaitannya dengan hidup, kebebasan merupakan hal yang cukup penting. Maka dari itu, kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi hak dasar, hak yang dilindungi, dan. "Saya memahami adanya kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat soal sanksi pidana dalam. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah. Inilah kebebasan yang sejati. Namun, terlepas dari itu, manusia adalah makhluk bebas dalam mengekspresikan dirinya sendiri. pasal tersebut mengatakan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak dasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Mathelda melanjutkan, dalam ICCPR, kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah salah satu hak sipil yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. melihat meme tersebut dari kacamata pida na, relevan dengan isu persoalan penghina an terhadap . N. Seperti dalam pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul,. Sejumlah tindakan aparat dinilai mengoyak iklim demokrasi. Hak berpendapat dijamin dalam UUD 1945 pada pasal 28E ayat (3) yang mengatakan "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat" . Kebebasan berpendapat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang tidak boleh untuk dilarang apalagi dikekang karena Aparatur Sipil Negara (ASN) juga bagian dari masyarakat Indonesia. Kabar Latuharhary – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima undangan sebagai narasumber dalam acara National Civic Competition (NCT) 2021. Terdapat 21 kasus pelanggaran kebebasan berpendapat di ruang digital dua tahun belakangan. Kebebasan berpendapat tertuang dalam Pasal 23 Ayat 2 dan Pasal 25. Namun menurut dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam risetnya pada Januari hingga Oktober 2019 mencatat tingginya pelanggaran kebebasan hak sipil atau pembungkaman di Indonesia. Pendidikan. Tak hanya itu, pemerintah juga telah meratifikasi konvenan hak sipil dan politik (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025 yang salah satunya mendorong negara untuk menjamin kebebasan berpendapat. Ketiga catatan tersebut yaitu: Kebebasan berekspresi adalah hak universal yang harus dapat dinikmati semua orang. kebebasan ini. Namun demikian, meskipun bersifat fundamental, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak. Menurut kajian Freedom House, kebebasan berpendapat Indonesia tak pernah bebas sepenuhnya sepanjang 2015-2019. Kini, sedang hangat-hangatnya tentang kasus BEM di salah satu universitas di Indonesia yang dianggap hak kebebasan berpendapatnya dibungkam oleh sang rektor. Tak hanya itu, pemerintah juga telah meratifikasi konvenan hak sipil dan. Kebebasan berpendapat sudah menjadi kesepakatan umumdi dunia internasional dengan adanya Universal Declaration of Human Rights, United Nations 1948. Dalam UUD RI tahun 1945 tercantum mengenai hak kebebasan berpendapat, dan di atur secara lebih spesifik dalam UUD 1945 PASAL 28E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Indonesia sebagai sebuah negara hukum telah mengatur adanya jaminan terhadap kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta kebebasan. Keempat, kebebasan berpendapat lebih spesifik dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang kebebasan berpendapat diantaranya pada Pasal 1 ayat (1) “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan. Ana Iffah Sabila. 24 Desember 2013 00:38 Diperbarui: 24 Juni 2015 03:33 1188. Inilah kebebasan manusia dewasa. Kebebasan berpendapat merupakan prasyarat penting untuk sebuah negara demokrasi. Seperti yang tertera dalam UUD '45 pasal 28E ayat 3. Makna dari "Kebebasan Berpendapat". Hoax dan Kebebasan berpendapat. Secara filosofis kebebasan berpendapat memang merupakan hak manusia dan negara menjamin hak itu. News Bela Caleg PDIP Cianjur Labrak Rocky Gerung di Mabes Polri, Hasto: Itu Kebebasan Berpendapat . Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmad dan izin - Nya sehingga makalah “Kebebasan Berpendapat” ini dapat terselesaikan. Kebebasan tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai sistem hukum Hak Asasi Manusia universal yang diakui dan dilindungi keberadaannya di Indonesia. Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Kebebasan dalam mengemukakan pendapat merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat sebagai Hak dan Kebebasan Dasar Universal 5. Semua ini perlu diperhatikan agar kita tidak terjadi kebablasan dalam berpendapat. Dia menyebut dugaan pembungkaman layak disorot. Perumusan delik formil atas penyebarluasan hoax. UUD RI 1945. 28 Juli 2020. Kebebasan berekspresi dan berpendapat tidaklah sama dari satu negara ke negara lainnya, hal ini tentu dibatasi oleh UU yang berlaku di negara masing-masing. termasuk kebebasan dalam berpendapat. JAKARTA, KOMPAS. Begitu pun Pasal 28F UUDNRI 1945, Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk. vi kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan. Kemudian sebanyak 20 persen responden menilai kebebasan berpendapat mengalami perbaikan, 20 persen responden lainnya menilai tidak ada perubahan pada kebebasan berpendapat dan 2 persen memilih tidak menjawab. Lihat foto. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi bukanlah hak universal, melainkan memiliki pembatasan tertentu yang diatur menurut hukum untuk menghormati. JAKARTA, KOMPAS. Berikut 27 ayat Alkitab tentang kebebasan. Jadi demokrasipun memiliki pilar yang mana bependapat itu bebas. Sesuatu itu "bebas" jika dapat berubah dengan mudah dan tidak dibatasi dalam keadaan sekarang. Melalui survey yang telah dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII),. Sumber ilustrasi: PEXELS/McElspeth. Jakarta (ANTARA) - Sudah jelas kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk berbagai jenis gagasan di Tanah Air dilindungi oleh konstitusi. com – Kebebasan berpendapat merupakan hal penting di dalam sebuah negara demokrasi, termasuk Indonesia. 3. Untuk itu, lanjut Nanang, pengaturan soal pembatasan kebebasan berpendapat harus dirumuskan dengan jelas apa saja yang bisa jadi batasan dan jika hoaks dan ujaran kebencian seperti apa parameter atau norma standarnya. Kebebasan berpendapat dan berekspresi diperlukan untuk mewadahi ide, gagasan, pemikiran, sikap dan sebagainya serta penting untuk memastikan berjalannya proses-proses demokrasi. Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat kebebasan berpendapat dan berekspresi secara langsung maupun di dalam ruang siber terbatasi, seperti dalam penyampaian keberatan atas pengesahan undang-undang yang dinilai kontroversial. Lebih lanjut, kebebasan akademik diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU Dikti”). Kendati demikian, kebebasan berpendapat dalam Islam ini punya toleransi. Kebebasan berpendapat adalah salaha satu bentuk HAM yang dijamin di dalam instrument hukum internasional dan UUD 1945, akan tetapi walaupun sudah mendapat jaminan dari negara namun kebebasan ini masih bisa naik turun, dan hal inilah yang di alami Indonesia selama masa Orde Baru, selama 32 tahun terikat. Hak kebebasan pendapat setiap manusia dalam menyampaikan isi pikirannya secara bebas, harus dapat menerima. Direktur Eksekutif YLBHI Asfinawati menyebutkan,. Bebas bukan berarti bebas tanpa batasan atau bebas semaunya kita sendiri. Kebebasan berpendapat pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang dijamin oleh konstitusi, hal ini termuat pada Pasal 28E ayat (3). Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Dr. Pendahuluan. ID, JAKARTA – Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Korneles Galanjinjinay menyampaikan, masih dalam merefleksikan 1 Juni hari Pancasila, kebebasan berpendapat jadi tema yang klasik. ” kebebasan ekspresi dan berpendapat di Amerika Serikat diatur dalam dokumen Virginia Bill Of Rights (12 Juni 1776), Declara tion Of Independence (4 Juli 1776) dan undang-undang dasar. 10. Coba tulis sesuatu yang agak nyeleneh di Twitter dan tak lama kemudian para netizen ganas datang bertubi-tubi. 311. kebebasan berpendapat dan berekpresi masyarakat oleh pihak-pihak tertentu, terutama penguasa, jika tidak segera diluruskan. Nasional. Maka demokrasi mempunyai. Kebebasan berpendapat maupun berekspresi sebagai hak konstitusional diatur dalam pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945. com - Peneliti Litbang Kompas Yoga mengungkapkan sejumlah alasan kenapa kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah mengalami peningkatan dari angka 62,1 persen menjadi 69,3 persen. Etika berpendapat tidak perlu harus sesuai dengan etika adat ketimuran atau etika kesopanan. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat di In-donesia Indonesia merupakan negara hukum, maka pengaturan kebebasan berpendapat diatur dalam kaidah hukum tertulis, yakni perundang-undang-an. Terdapat empat kebebasan. Penulis. Namanya juga hak dasar, ia adalah hak yang otomatis ada dan melekat ketika kamu lahir sebagai seorang manusia. 9 Februari 2021. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan amanah Undang-Undang Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara. Kebebasan berpendapat apa pun di muka umum itu wajib dihormati dan dijamin meskipun kita tidak sependapat. Authors: Legana Rafa. Sarana yang digunakan dalam berpendapat seperti koran harus memuat berita yang tidak bertentangan dengan pemerintahan pada masa itu. Kebebasan berpendapat hampir tidak terealisasikan. Kebebasan berpendapat apa pun di muka umum itu wajib dihormati dan dijamin meskipun kita tidak sependapat. Mengkaji Tantangan Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat di Era Digital. Upaya peretasan berpotensi melanggar hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Secara tersirat, kebebasan berpendapat merupakan pengimplementasian dari sila keempat pancasila, sebab ada unsur permusyawaratan di dalamnya. Hak itu harus dipenuhi, dihormati, dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Dapat diidentikkan dengan istilah kebebasan berekspresi [1] yang kadang-kadang. Negara Indonesia adalah negara pluralisme sehingga kebebasan berpendapat tidak dapat. Fakta tersebut didukung dengan statistik yang ditunjukkan situs Freedom House terkait kebebasan berpendapat dan. Ilustrasi Hak Asasi Manusia (HAM) (freepik. 2021. TV pada 2 Maret 2022, memberitakan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi hanya boleh untuk warga sipil. Seseorang yang hendak mengemukakan pendapat harus mematuhi aturan yang ada, seperti tidak boleh mengganggu ketertiban dan kepentingan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa makna dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum dalam. Kebebasan berpendapat di Indonesia ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Di Indonesia kebebasan untuk berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat. Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara dalam menjalankan.